Namun di balik kebisingan itu, rakyat mulai bertanya: apa yang benar-benar berubah?
Sebab pemerintahan tidak diukur dari seberapa sering mikrofon menyala atau pita dipotong. Pemerintahan diukur dari seberapa dalam ia menyentuh kehidupan rakyat. Dan di titik inilah kegelisahan mulai tumbuh.
Daya beli masyarakat belum terasa melonjak.
Lapangan kerja belum menunjukkan lompatan berarti.
Pelayanan publik masih terasa lambat dan kaku.
Petani dan UMKM masih berjuang di lorong yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jika perubahan ada, mengapa ia begitu sulit dirasakan?
Yang lebih mengkhawatirkan, suara wakil rakyat pun kerap terdengar sayup dalam arus kebijakan. Aspirasi reses yang seharusnya menjadi denyut nadi pembangunan, justru sering berakhir sebagai dokumen sunyi di meja birokrasi.
Pemerintahan yang sehat tidak alergi kritik. Tapi yang terlihat hari ini justru sebaliknya: pujian dipelihara, catatan kritis dipinggirkan. Demokrasi pelan-pelan bergeser dari ruang dialog menjadi ruang gema.
Padahal kritik bukan ancaman. Kritik adalah rem. Tanpa rem, kekuasaan hanya butuh waktu untuk kehilangan arah.
Sektor kesehatan dan pendidikan memperlihatkan retakan yang sulit ditutup narasi. Rumah sakit dan puskesmas masih berkutat pada keterbatasan tenaga. Sekolah masih kekurangan ruang dan fasilitas. Lebih ironis lagi, masih ada sekolah dipimpin kepala sekolah berstatus sementara dalam waktu yang terlalu lama.
Bagaimana mungkin berbicara lompatan kualitas, jika fondasi kepemimpinan saja belum kokoh?
Kepala sekolah yang terus berstatus PLT atau PLH bukan sekadar masalah jabatan. Itu adalah simbol stagnasi. Tanpa kepemimpinan definitif, sulit berharap lahir inovasi. Tanpa arah yang jelas, sulit menuntut hasil yang besar.
Di sisi lain, isu pemerataan pembangunan makin terasa sensitif. Publik mulai melihat pola: ada wilayah yang dipoles terang, ada yang dibiarkan redup. Jika ini tidak segera dijawab dengan kebijakan berani, ketimpangan akan berubah menjadi bara sosial.
Transparansi anggaran juga tidak boleh berhenti pada laporan formal. Rakyat hari ini tidak butuh angka-angka indah tanpa konteks. Mereka butuh kejujuran. Mereka butuh keterbukaan. Mereka butuh bukti.
Masalah terbesar dari satu tahun ini mungkin bukan pada kekurangan program, tetapi pada kedalaman dampak. Pemerintahan terlihat sibuk, tetapi kesibukan tidak selalu identik dengan kemajuan. Aktivitas tinggi tanpa hasil nyata hanya melahirkan ilusi kerja.
Dan ilusi adalah musuh paling halus dalam kekuasaan.
Jika tahun pertama dihabiskan untuk membangun citra, maka tahun kedua akan menjadi ujian: apakah ini pemerintahan yang berani berubah, atau sekadar pandai tampil?
Sebab sejarah tidak pernah tertipu oleh seremoni.
Sejarah mencatat dampak, bukan dokumentasi.
Sejarah mengingat hasil, bukan narasi.
Rakyat pun demikian. Mereka tidak hidup dari baliho. Tidak kenyang oleh pidato. Tidak sejahtera oleh peresmian.
Mereka menilai dari dapur yang mengepul atau tidak.
Dari sekolah anak yang layak atau tidak.
Dari layanan yang memudahkan atau justru melelahkan.
Jika kebisingan seremoni terus dibiarkan menutupi kesunyian dampak, maka yang perlahan runtuh bukan hanya kepercayaan — tetapi legitimasi moral kekuasaan itu sendiri.
Masih ada waktu untuk berbenah. Tapi waktu tidak menunggu. Tahun kedua harus menjadi titik balik: lebih sedikit panggung, lebih banyak keberpihakan. Lebih sedikit kemasan, lebih banyak keberanian memperbaiki.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak menuntut kesempurnaan.
Rakyat hanya menuntut kejujuran dan keberanian untuk berubah.
Dan itu tidak bisa diseremonikan.
Penulis: Masryadi haya
0 Komentar