SOPPENG SULSEL-Viralnews84.com Senin 16/2/2026. Di tengah narasi Indonesia maju, profesi jurnalis masih kerap dipandang sebelah mata, baik oleh sebagian masyarakat maupun pemerintah. Tidak sedikit yang menganggap jurnalis sebagai pihak yang “mengganggu” atau menjadi momok yang menghambat kenyamanan, terutama ketika mengangkat isu-isu kritis.
Padahal, tugas utama jurnalis adalah menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada publik. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam kerja jurnalistik, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.
Namun di lapangan, tidak jarang jurnalis justru dianggap terlalu mencampuri urusan. Stigma ini muncul baik dari masyarakat yang kurang memahami peran pers, maupun dari oknum pejabat yang tidak terbiasa menerima kritik.
Di era digital saat ini, edukasi publik melalui media sosial menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa fungsi pers bukan untuk menyerang, melainkan mengawal kebenaran dan kepentingan publik. Seperti dikutip dari pernyataan Rocky Gerung,
“IJASAH ITU TANDA ORANG PERNAH SEKOLAH, BUKAN TANDA ORANG PERNAH BERFIKIR.”
Kutipan tersebut sering dimaknai sebagai dorongan agar masyarakat lebih kritis dalam memahami informasi.
Selain itu, perlu dipahami bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999. Jurnalis memiliki hak jawab dan hak tolak, serta ruang klarifikasi selalu terbuka bagi pihak yang disebut atau merasa dirugikan dalam pemberitaan. Prinsip ini merupakan bagian dari keseimbangan dalam dunia pers agar setiap informasi tetap adil dan propesional.
Masyarakat juga diharapkan semakin cerdas dalam memahami isi berita. Penilaian sebaiknya tidak didasarkan pada prasangka atau pemikiran pribadi semata, melainkan pada fakta yang disajikan. Jurnalis bekerja untuk menghadirkan informasi yang akurat dan objektif, bukan untuk membentuk opini tanpa dasar.
Di sisi lain, diduga masih ada oknum pemerintah yang alergi terhadap kritik. Padahal, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Seorang wartawan senior yang enggan disebutkan namanya menilai, pejabat publik seharusnya siap menerima sorotan. “KALAU BERSIH KENAPA RISIH?. Kalau tidak mau dikritik, lebih baik jadi masyarakat biasa,” Tegasnya.
Pers dan pemerintah sejatinya bukan lawan, melainkan mitra dalam membangun transparansi dan kepercayaan publik. Dengan berpikir kritis dan cerdas, masyarakat dapat memanfaatkan informasi secara bijak, sehingga pendidikan yang ditempuh selama ini tidak sia-sia.
Penulis: Masryadi haya
0 Komentar