KOLAKA SULTRA-Viralnews84.com Senin 15/12/2025. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Oneeh, kecamatan Tanggetada, kabupaten kolaka, Sulawesi Tenggara, kini menjadi sorotan serius masyarakat setelah diduga melakukan pembangunan tiga unit WC tanpa memasang papan informasi proyek.
Kondisi tersebut memicu kecurigaan warga yang menilai adanya indikasi ketidak transparanan dan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Padahal, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan uang negara—sekecil apa pun nilainya—wajib memasang papan informasi proyek sebagai bentuk keterbukaan kepada publik. Papan proyek berfungsi memberikan informasi jelas mengenai sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, serta waktu pelaksanaan, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan.
Tak hanya itu, kondisi di lapangan dinilai semakin memprihatinkan. Sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, yang berarti mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Situasi ini dinilai membahayakan keselamatan pekerja dan mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek.
Upaya konfirmasi kepada kepala sekolah SDN 1 Oneha melalui pesan WhatsApp telah dilakukan oleh pihak media. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons sama sekali dari yang bersangkutan. Sikap bungkam tersebut justru menambah tanda tanya dan memperkuat kecurigaan masyarakat.
Warga menegaskan, jangan coba-coba mempermainkan uang negara, karena dana tersebut berasal dari pajak rakyat. Ironisnya, sekolah yang menjadi lokasi proyek juga digunakan oleh anak-anak rakyat, sehingga pengelolaan anggaran seharusnya dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Atas berbagai temuan tersebut, masyarakat secara tegas meminta Pemerintah Daerah dan instansi terkait, khususnya Kepala Dinas Pendidikan, untuk segera melakukan audit terhadap SDN 1 Oneha. Audit dianggap penting untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah tersebut, mulai dari sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan proyek, hingga kepatuhan terhadap aturan transparansi dan keselamatan kerja.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata dan bertindak tegas, demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan lembaga pendidikan menjadi contoh integritas dan akuntabilitas, bukan sebaliknya.
Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Ketika papan proyek tidak ada, keselamatan kerja diabaikan, dan pihak sekolah memilih diam, kecurigaan publik pun tak terelakkan.
Penulis: Masryadi haya/ Red
