KOLAKA UTARA-Viralnews84.com Kisruh pupuk di Sulawesi Tenggara sudah berada pada titik yang tidak lagi bisa ditoleransi, khususnya di kelurahan lapai, kecamatan ngapa, kabupaten kolaka utara. Jumat 21 November 2025.
Di ladang-ladang coklat, nilam, dan cengkeh, para petani menjerit menahan beban berat harga pupuk yang melambung dan distribusi yang carut-marut. Namun, jeritan itu hanya bergema di antara pohon-pohon-tidak pernah sampai ke telinga pemerintah yang seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat.
Yang lebih menyakitkan, pejabat terkait justru seolah sibuk saling lempar tanggung jawab. Dinas Pertanian bungkam, anggota DPR tidak bersuara, APH tidak bergerak, dan bupati tampak tidak mampu menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Rakyat menunggu solusi, tetapi yang datang hanya diam yang memekakkan.
Ironi terbesar ada pada distribusi pupuk bersubsidi. Petani yang masuk kelompok tani hanya mendapat dua sak per hektar dengan harga Rp90 ribu per sak. Sementara petani yang tidak masuk kelompok tani terpaksa membeli dengan harga Rp150 ribu per sak bahkan lebih di tingkat distributor. Perbedaan harga ini seperti tamparan keras bagi mereka yang sebenarnya memiliki hak sama atas bantuan negara.
Persoalan ini bukan sekadar administrasi buruk, ini adalah kegagalan moral dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Lemahnya pengawasan membuka ruang permainan kotor yang sudah menjadi kebiasaan rutin setiap musim. Aturan Menteri Pertanian hanya menjadi kertas tanpa nyawa, diabaikan oleh oknum-oknum yang lebih memilih mengamankan keuntungan daripada kemaslahatan rakyat.
Tahun demi tahun petani bersabar, menahan kecewa, menunggu perubahan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada langkah tegas, tidak ada keberpihakan nyata. Yang muncul justru kesan bahwa pemerintah lebih nyaman menonton petani sengsara daripada melakukan pembenahan total di lapangan.
Padahal, komoditas coklat, nilam, dan cengkeh adalah denyut ekonomi masyarakat. Tanpa pupuk yang layak, tanpa distribusi yang adil, maka runtuhlah seluruh mata rantai produksi. Tetapi seolah-olah ini bukan masalah penting bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan.
Hari ini petani bertanya:
Sampai kapan kami harus menjerit?
Mengapa pejabat yang digaji dari uang rakyat justru membiarkan rakyatnya sekarat?
Inilah waktu paling tepat bagi pemerintah untuk berhenti berpura-pura tidak tahu. Jangan tunggu amarah petani meledak, jangan tunggu ladang-ladang menjadi tanah mati. Pupuk adalah kebutuhan pokok, tanpa itu pertanian mati, dan bersama itu mati pula masa depan ekonomi daerah.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pemerintah daerah harus siap menerima kenyataan pahit:
bahwa mereka telah gagal menjaga rakyatnya sendiri.
Bahwa mereka telah membiarkan keadilan diinjak-injak, dan membiarkan penderitaan menjadi tradisi tahunan.
Petani tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta keadilan, pengawasan yang benar, dan kebijakan yang berpihak.
Dan bila jeritan petani sekali lagi diabaikan, sejarah akan menulis dengan tinta hitam bahwa pemerintah memilih untuk diam, sementara rakyatnya dipaksa berjuang sendiri.
Penulis: Masryadi Haya
