SOPPENG, Viralnews84.com — Kamis 1/10/2026. Persoalan perubahan data desil masyarakat di Kabupaten Soppeng mulai menuai pertanyaan serius. Warga mempertanyakan bagaimana status ekonomi mereka bisa berubah dalam sistem, sementara kondisi kehidupan sehari-hari yang mereka jalani disebut tidak mengalami perubahan berarti.
Ironisnya, masyarakat yang masih merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup justru mendapati status desil mereka meningkat. Ada warga yang sebelumnya tercatat desil 2, namun ketika melakukan pengecekan kembali, statusnya kini berubah menjadi desil 5.
Seorang warga Kecamatan Liliriaja, kabupaten soppeng, bernama ISIA (40) mengaku mengalami kondisi tersebut.
Ia mengatakan, beberapa bulan lalu dirinya masih tercatat dalam desil 2. Namun saat melakukan pengecekan kembali, statusnya telah berubah menjadi desil 5.
“Beberapa bulan yang lalu desil saya masih desil 2. Kemarin saya cek sudah menjadi desil 5, padahal tidak pernah ada pendataan ulang dan kondisi ekonomi saya masih begitu saja,” ungkap Isia kepada media.
KALAU SISTEM YANG MENENTUKAN, SIAPA YANG MEMASUKKAN DATANYA?
Persoalan kemudian menjadi semakin menarik ketika masyarakat mempertanyakan dasar perubahan tersebut.
Ketika warga mempertanyakan perubahan data, jawaban bahwa semuanya merupakan “hasil sistem” tentu belum cukup untuk menjawab keresahan masyarakat.
Sebab pertanyaan publik sangat sederhana: Apakah sistem turun langsung ke rumah warga? Apakah sistem melihat kondisi rumah, pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, kebutuhan sehari-hari dan kondisi ekonomi keluarga?
Kalau tidak, maka sumber data yang digunakan sistem harus dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya disodorkan angka dari sistem, sementara ketika kondisi di lapangan berbeda, masyarakat justru diminta menerima begitu saja.
JANGAN SAMPAI ANGKA DI SISTEM LEBIH “SEJAHTERA” DARIPADA WARGANYA
Persoalan data kemiskinan bukan sekadar angka administratif. Di balik satu nama terdapat keluarga yang harus membeli beras, membayar listrik, memenuhi kebutuhan sekolah anak, membayar biaya kesehatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, perubahan status desil tanpa penjelasan yang mudah dipahami masyarakat berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama bagi warga yang merasa kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan.
Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam membaca angka kesejahteraan. Meningkatnya status desil dalam sebuah sistem tidak otomatis berarti kehidupan warga di lapangan telah meningkat.
Jangan sampai masyarakat terlihat semakin “sejahtera” di atas kertas, tetapi kenyataannya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
KADIS SOSIAL DIMINTA JANGAN HANYA MENUNGGU DI KANTOR
Masyarakat meminta Dinas Sosial Kabupaten Soppeng mengambil langkah konkret untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi warga.
Verifikasi lapangan harus menjadi bagian penting dalam memastikan tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian data.
Kadis Sosial dan jajaran terkait juga diharapkan membuka mekanisme pengaduan yang mudah, jelas dan responsif. Warga harus mengetahui ke mana harus mengadu, bagaimana data diperiksa, apa dasar perubahan desil, dan bagaimana proses koreksinya apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika masyarakat sudah ramai mengeluh di media sosial.
Sebab masyarakat membayar pajak dan berbagai kewajiban kepada negara. Karena itu, pelayanan publik yang akurat, transparan dan responsif merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
JANGAN BIARKAN WARGA TERUS BERTERIAK DI MEDIA SOSIAL
Kasus yang dialami Isia seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi.
Jika satu warga mengalami perubahan dari desil 2 menjadi desil 5 tanpa mengetahui adanya pendataan ulang, sangat wajar apabila muncul pertanyaan mengenai mekanisme pemutakhiran data.
Dan apabila ternyata perubahan tersebut memang memiliki dasar yang sah dan terukur, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskannya kepada publik.
Jangan alergi terhadap kritik. Justru kritik masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi agar sistem pendataan semakin akurat.
Yang dibutuhkan warga bukan sekadar jawaban bahwa “itu hasil sistem”, melainkan penjelasan bagaimana sistem bekerja, dari mana datanya berasal, kapan diperbarui, siapa yang melakukan verifikasi dan bagaimana warga dapat memperbaikinya jika data tidak sesuai.
Pemerintah tidak boleh menjadikan sistem sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas kualitas data.
Sistem adalah alat. Yang harus dipastikan adalah data yang masuk ke dalam sistem benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakat.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng, khususnya Dinas Sosial, memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme perubahan desil dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap proses koreksi data.
Jika data benar, jelaskan kepada rakyat. Jika data keliru, perbaiki. Jangan biarkan rakyat miskin justru sibuk membuktikan bahwa dirinya masih miskin.
Media Viralnews84.com membuka ruang hak jawab, hak koreksi dan klarifikasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng maupun pihak terkait.
Penulis: Masryadi haya / Red
0 Komentar