SOPPENG SULSEL-Viralnews84.com Program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa mobil pemotong padi (combine harvester) yang digulirkan pemerintah melalui kelompok tani (poktan) kembali menuai sorotan di tengah masyarakat. Bantuan yang sejatinya bertujuan untuk meringankan beban petani dan meningkatkan produktivitas, dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh warga, khususnya di wilayah Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Sejumlah petani mengungkapkan bahwa biaya penggunaan mobil combine bantuan tidak berbeda dengan milik pribadi. “Upahnya sama saja, 11 karung keluar satu karung. Tidak ada bedanya dengan combine milik pribadi,” ujar salah satu warga yang enggang di sebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat terkait esensi dari bantuan tersebut. Mereka mempertanyakan di mana letak keringanan yang seharusnya diberikan kepada petani jika tarif yang dikenakan tetap sama.
“Kalau seperti ini, bukan lagi bantuan untuk petani, tapi justru seperti bantuan untuk pengusaha,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.
bantuan mobil combine disalurkan kepada kelompok tani dengan harapan dapat digunakan secara bersama-sama dan memberikan manfaat luas, terutama dalam menekan biaya panen serta mempercepat proses pengolahan hasil pertanian. Namun, dalam praktiknya diduga terjadi penyimpangan, di mana alat tersebut dikelola layaknya usaha pribadi tanpa memperhatikan kepentingan anggota kelompok maupun petani kecil.
Masyarakat Kecamatan Liliriaja pun mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap kelompok tani penerima bantuan. Mereka berharap ada pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Perlu ada audit dan pengecekan langsung ke lapangan. Jangan sampai hanya mengatasnamakan kelompok tani, tapi kenyataannya untuk kepentingan pribadi,” tegas seorang tokoh masyarakat kepada Tim Media Viralnews84.com Rabu 8 April 2026.
Selain itu, sorotan juga diarahkan kepada Dinas Pertanian setempat. Masyarakat menilai Kepala Dinas Pertanian tidak boleh tinggal diam dan hanya duduk santai ketika petani menjerit menghadapi kondisi ini. Diperlukan ketegasan dan langkah nyata untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh petani, bukan justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak.
Meskipun saat ini masa panen raya di Kabupaten Soppeng disebut hanya menyisakan sekitar 25 persen lagi, masyarakat menegaskan bahwa pemerintah terkait harus tetap tegas—bahkan setegas-tegasnya—dalam mengambil langkah. Penindakan terhadap dugaan praktik mafia atau penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pertanian dinilai penting agar tidak terus merugikan petani kecil.
Warga berharap adanya regulasi atau standar tarif yang jelas terhadap penggunaan alsintan bantuan pemerintah, sehingga benar-benar memberikan dampak positif dan meringankan beban petani.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan penyimpangan tersebut. Masyarakat berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius agar tujuan utama program bantuan pertanian benar-benar tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
Penulis: Masryadi haya
0 Komentar