Foto animasi
SOPPENG SULSEL-Viralnews84.com Jum'at 6 Januari 2026. Sudah terlalu lama keterbukaan dan transparansi di Kabupaten Soppeng hanya menjadi slogan kosong. Di Bumi Latemmamala, keadilan seakan mati perlahan, dikalahkan oleh praktik politik kepentingan yang terus dipelihara.
Bantuan sosial (Bansos) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kecil justru kerap tidak tepat sasaran. Warga yang benar-benar membutuhkan terpinggirkan, sementara mereka yang lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap nurani dan tanggung jawab moral pemerintah.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran media menunjukkan wajah ketidakadilan yang terang benderang. Anggaran dibagi secara pilih kasih. Media yang dekat dengan kekuasaan difasilitasi, sementara media lokal lain yang sah, terdaftar, dan memiliki legalitas jelas diabaikan. Praktik semacam ini tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mencederai kebebasan pers dan melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan.
"Jika menolak, tolak semua. Jika menerima, terima semua. Bukan menciptakan sistem “anak emas” dan “anak tiri” yang merusak tatanan demokrasi lokal" Ujar salah satu Aktivis senior yang enggang di sebutkan namanya.
Lanjut, Pers bukan alat kekuasaan, melainkan pilar demokrasi. Ketika pers diperlakukan diskriminatif, maka yang dirugikan bukan hanya media, tetapi seluruh masyarakat Soppeng yang berhak atas informasi yang jujur dan berimbang.
Namun kritik ini lahir dari rasa cinta, bukan kebencian. Soppeng adalah tanah tercinta, tanah kelahiran, tempat nilai, sejarah, dan harapan diwariskan dari generasi ke generasi. Justru karena cinta itulah, suara ini disampaikan. Sayangnya, harus diakui bahwa hari ini Soppeng sedang tidak baik-baik saja, ungkapnya pada awak media.
Jika pemerintah daerah terus menutup mata, menutup telinga, dan membiarkan ketidakadilan menjadi kebiasaan, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan moral, bukan sekadar kegagalan administrasi. Kepercayaan publik yang runtuh tidak bisa dibeli dengan pencitraan, tetapi hanya bisa dipulihkan dengan kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk berubah.
Penutup: Bumi Latemmamala tidak membutuhkan janji baru. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan yang adil, kebijakan yang bersih, dan pemimpin yang berani berdiri di atas kepentingan rakyat-bukan di atas lingkaran kekuasaan.
Penulis: Masryadi haya
0 Komentar