SOPPENG SULSEL-Viralnews84.com Dugaan penyelewengan distribusi gas melon 3 kilogram subsidi di Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, semakin memanas. seiring dengan keberanian warga Cangadi untuk mengangkat suara. Meskipun persoalan ini telah berkali-kali muncul di permukaan melalui laporan media dan keluhan langsung, hingga kini masyarakat masih menanti langkah tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Gas subsidi yang seharusnya menjadi akses mudah bagi masyarakat kurang mampu justru hilang tanpa jejak dari pangkalan resmi. Sementara itu, tabung yang sama ditemukan beredar bebas dengan harga antara Rp25.000 hingga Rp27.000 per tabung – jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Kondisi ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap tujuan utama subsidi negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Keresahan yang selama ini hanya tersimpan dalam hati, akhirnya tercurahkan melalui chat WhatsApp dan pesan suara kepada anggota PERS. Bukti-bukti tersebut telah terdokumentasi secara rapi di redaksi.
Salah satu pesan chat berbahasa Bugis yang diterima berbunyi: "METTANI WISSENNA CAMAKA MAPPAU, NALAMUA DECENG IDI MABBUKA SUARA", yang artinya "sudah lama kami tau cuma kami tidak mau bicara, alhamdulillah kalo kita yang buka suara".
Lebih menyentuh hati, dalam satu rekaman suara, seorang warga dengan nada bergetar mengungkapkan keputusasaannya: "Kami ini orang susah. Gas 3 kilo satu-satunya harapan buat masak. Kalau pangkalan kosong tapi ada yang jual mahal, ini sudah tidak adil." Bukti ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya praktik tidak wajar dan siap diserahkan kepada APH untuk penyelidikan lebih lanjut.
PERNYATAAN KUAT DARI IWO KEMAKMURANA. AHAMD BD, Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kemakmuran, sekaligus anggota Barak Makassar, menegaskan bahwa pers hanya menjalankan fungsi kontrol sosial. "Ketika masyarakat sudah mengadu lewat chat dan pesan suara ke pers, itu artinya mereka sudah sangat tertekan. Pers bukan pembuat kegaduhan, tapi penyampai fakta dan suara rakyat," tegasnya.
Ia menilai lambannya respons aparat telah menimbulkan keraguan di tengah publik. "Jangan biarkan masyarakat terlalu lama menunggu dengan ketidakpastian. Jika media sudah memuat dan bukti warga sudah ada, seharusnya APH dan pemerintah terkait segera turun ke lapangan, bukan diam," ujarnya pada media minggu 25/01/2026.
Ahmad BD menekankan bahwa kasus gas melon 3 kg adalah urusan hukum serius yang menyangkut subsidi negara, keadilan sosial, dan hajat hidup orang banyak. "Sebagai insan pers, kami berjuang untuk NKRI dan masyarakat Indonesia. Kami tegaskan, kasus ini akan kami kawal sampai ada kejelasan hukum. Khusus untuk warga Cangadi dan Kelurahan Appanang, kami tidak akan berhenti," pungkasnya.
Masyarakat mendesak Polres Soppeng, Pemerintah Daerah, Disperindag, untuk segera bertindak secara sinergis. Publik khawatir, jika praktik semacam ini dibiarkan berlanjut, subsidi negara akan terus disalahgunakan dan rakyat kecil menjadi korban yang paling terkena dampak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak APH maupun instansi terkait. Redaksi berkomitmen akan terus membuka ruang untuk klarifikasi dan mengawal kasus ini hingga tuntas.
Penulis: Masryadi haya
0 Komentar