KOLTIM SULTRA-Viralnews84.com Desa Atolanu, kecamatan lambandia, kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.
Situasi di desa Atolanu kini mencapai titik paling memalukan dalam sejarah pelayanan publik. Sebanyak 33 sertifikat tanah warga tak pernah sampai ke tangan pemilik sahnya, diduga diserahkan secara serampangan kepada pihak lain pada masa pemerintahan mantan kepala desa.
Lebih brutal lagi, warga justru di minta membayar Rp 4.000.000 (empat juta) per orang hanya untuk mendapatkan kembali hak mereka. Totalnya sekitar Rp132 juta jumlah yang kini menjadi simbol penghinaan terang-terangan terhadap rakyat kecil.
Warga sudah menjerit, melapor, mengetuk pintu, Kepala desa aktif, Camat Lambandia, sertah Polres Kolaka Timur Namun yang mereka terima hanyalah diam membatu, seolah kasus ini terlalu “menakutkan” untuk disentuh.
Inikah wajah sebenarnya penegakan hukum di Kolaka Timur? Hukum tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul sampai patah ketika berhadapan dengan pihak tertentu.
Warga melihat gelagat aneh yang membuat mereka muak Bukan hanya lambat, tapi seolah aparat benar-benar terkunci, tidak berani bergerak satu langkah pun.
Rakyat mempertanyakan Kenapa aparat bisa sediam ini? Siapa yang sebenarnya ditakuti? Apakah kepentingan warga tidak ada nilainya di mata penegak hukum?
Kemarahan warga kini sudah tidak bisa ditahan, Yang mereka lihat bukan lagi aparat berseragam, tapi tembok bisu yang tak berguna saat rakyat membutuhkan.
"Kalau memang taring sudah tanggal, mundur saja! Jangan duduk di kursi empuk kalau hanya jadi penonton ketika rakyat dihancurkan!” tegas seorang tokoh masyarakat sa'at di konfirmasi awak media, Kamis/11/12/2025
Situasi makin panas, dan warga mulai berbicara lantang, Jika keadilan tidak datang, mereka sendiri yang akan menjemputnya. Aksi massa, demonstrasi, dan gelombang protes besar bisa meledak kapan saja.
Sampai kapan aparat Kolaka Timur memilih jadi bayangan tanpa keberanian? Rakyat Atolanu menunggu dan kemarahannya sudah sampai titik didih.
Sampai berita ini di terbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait
Penulis: Masryadi haya/Red
Sumber: Tim pelacak
