JAKARTA, Viralnews84.com jumat 28/8/2026. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Ikatan Wartawan Online (IWO) setelah Mubes II di Tangerang pada 2–3 Desember 2022?
Pertanyaan itu kembali menarik perhatian setelah Steering Committee (SC) Mubes II IWO membeberkan kronologi panjang yang menggambarkan perjalanan organisasi sejak forum musyawarah mengalami deadlock hingga akhirnya berujung pada penyelenggaraan MUBESLUB di Palembang.
Kronologi tersebut tertuang dalam dokumen resmi Steering Committee tertanggal 1 Juli 2023. Dokumen itu mengungkap sejumlah titik krusial yang kemudian memicu polemik, mulai dari kebuntuan pemilihan ketua umum, munculnya kepengurusan transisi, tarik-menarik kewenangan administratif, perdebatan mengenai mandat Steering Committee, hingga perbedaan pandangan soal pelaksanaan MUBESLUB.
Mubes II Tangerang: Pemilihan Ketua Umum Buntu, Drama internal IWO bermula ketika Mubes II di Tangerang memasuki tahapan persidangan yang disebut tidak lagi kondusif. Menurut Steering Committee, deadlock terjadi saat persidangan memasuki Sidang Pleno V.
SC menyebut sebelumnya Sidang Pleno IV tidak terlaksana karena belum adanya pertanggungjawaban Jodhi Yudono selaku Ketua PP IWO periode 2017–2022. Situasi semakin memanas ketika Jodhi Yudono disebut menyatakan mundur dari pencalonan ketua umum di tengah proses persidangan.
Persoalan kemudian merembet pada persyaratan calon ketua umum, tata tertib persidangan, hak suara peserta serta mandat. Bahkan, dalam kronologi SC disebut terdapat peserta yang terkunci di luar ruang sidang. Kondisi tersebut akhirnya membuat forum Mubes II tidak mampu menyelesaikan agenda pemilihan ketua umum secara definitif.
Ketua Definitif Tak Lahir, Kepengurusan Transisi Muncul,Deadlock Tangerang membuka babak baru. Agar roda organisasi tetap berjalan, muncul mekanisme kepengurusan transisi. Steering Committee merujuk Surat Keputusan Nomor 009 Tahun 2022 tentang Kesepakatan Hasil Mubes II IWO 2022.
Dalam dokumen yang dikutip SC, Majelis Etik menyerahkan mandat kepada presidium kolektif kolegial sementara melalui Steering Committee. Jodhi Yudono kemudian ditunjuk sebagai Ketua Presidium sementara untuk melanjutkan penyelenggaraan Mubes II. Maklumat Nomor 01/SMAK/MUBES-II/IWO/PP/XII/2022 tertanggal 17 Desember 2022 juga disebut kembali menegaskan posisi Jodhi Yudono sebagai Ketua PP Transisi.
Namun, di sinilah persoalan baru mulai muncul. SK Kepengurusan Dipersoalkan, Kewenangan Mulai Diperebutkan, SC kemudian mempersoalkan penerbitan Surat Keputusan Nomor 091D/SK/PP-IWO/XII/2022 mengenai perubahan susunan Pengurus Pusat IWO masa bakti 2022–2023.
Steering Committee menyatakan tidak mengakui keabsahan produk administrasi tersebut. Menurut SC, mandat PP Transisi adalah melanjutkan proses Mubes, bukan membentuk kepengurusan definitif baru tanpa mekanisme yang menurut mereka harus melibatkan pihak penerima mandat.
Perbedaan tafsir inilah yang kemudian berkembang menjadi polemik kewenangan di tubuh organisasi. Siapa yang sebenarnya memiliki mandat? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang mengiringi perjalanan IWO pasca-Mubes II.
Ketika Mubes lanjutan belum juga menunjukkan kepastian, Steering Committee mengambil langkah dengan menggelar forum “NGOPI” atau Ngobrol Perihal IWO pada 4 Juni 2023 melalui Zoom Meeting.
Agenda yang dibahas cukup luas. Mulai dari rencana MUBESLUB, perjuangan IWO menjadi konstituen Dewan Pers, penguatan jejaring hingga masa depan organisasi. Sehari kemudian, komunikasi dengan PP Transisi dilakukan.
Menurut kronologi SC, Jodhi Yudono menyampaikan bahwa sudah ada anggota IWO yang bersedia menjadi tuan rumah MUBESLUB dan agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober 2023.
Harapan baru pun muncul. Namun, perjalanan menuju MUBESLUB ternyata belum mulus. Palembang Belum Siap, Lubuk Linggau Jadi Opsi, Pada 23 Juni 2023, komunikasi dilakukan dengan Efran yang disebut sebagai pihak calon tuan rumah di Sumatera Selatan.
Dalam komunikasi itu disebutkan bahwa Palembang belum siap. Lubuk Linggau kemudian muncul sebagai alternatif lokasi. Jadwal pelaksanaan pun belum memperoleh kepastian. Perdebatan terjadi. Bahkan, menurut kronologi SC, sempat muncul pernyataan bahwa Steering Committee telah dibubarkan oleh PP Transisi.
SC menyebut persoalan tersebut kemudian diklarifikasi sebagai kesalahpahaman dalam interpretasi.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan IWO bukan lagi sebatas menentukan waktu dan tempat MUBESLUB, tetapi sudah menyentuh persoalan mandat dan legitimasi.
Jakarta Ditawarkan Sebagai Jalan Keluar
Ketidakpastian lokasi membuat Steering Committee menawarkan opsi Jakarta.
MUBESLUB diusulkan digelar pada Oktober 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
Bahkan, sebelum MUBESLUB, SC merancang simposium nasional yang melibatkan unsur pemerintah, Dewan Pers dan akademisi.
Konsep kegiatan dibuat hybrid agar dapat diikuti secara langsung maupun daring.
Peserta MUBESLUB juga dirancang berasal dari KSB Pengurus Wilayah dan KSB Pengurus Daerah IWO.
Namun, di tengah berbagai skenario tersebut, polemik kembali muncul.
SC Bantah Ingin Gagalkan MUBESLUB
Steering Committee secara tegas membantah tudingan bahwa pihaknya berupaya menggagalkan MUBESLUB.
Sebaliknya, SC mengklaim justru terus mendorong agar forum luar biasa tersebut segera terlaksana.
Komunikasi dengan sejumlah pengurus wilayah dan daerah dilakukan.
Berbagai opsi lokasi juga dibicarakan.
SC menyebut komunikasi melalui teleconference dan Zoom Meeting terdokumentasi dalam bentuk rekaman serta notulensi.
Karena itu, SC menilai tudingan ingin menggagalkan MUBESLUB tidak sesuai dengan rangkaian komunikasi yang mereka dokumentasikan.
Pencabutan Mandat Kembali Memanaskan Konflik
Persoalan kembali memanas setelah muncul Surat Nomor 02/Majelis Etik-IWO/VI/2023 mengenai pencabutan mandat.
SC mempertanyakan landasan hukum surat tersebut dan menyatakan keberatan terhadap pencabutan mandat yang mereka terima.
Bagi SC, persoalan tersebut tidak lagi sekadar persoalan teknis organisasi.
Ini sudah menyentuh wilayah legitimasi, kewenangan dan tafsir terhadap konstitusi organisasi.
SC kemudian menyatakan mempertimbangkan langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Dari Tangerang, Konflik Berujung ke Palembang
Menariknya, perjalanan berikutnya menunjukkan bahwa MUBESLUB akhirnya benar-benar terlaksana di Palembang pada 3 September 2023.
Situs PP IWO kemudian memberitakan Dwi Christanto terpilih sebagai Ketua Umum IWO periode 2023–2028.
Sebelumnya, pada awal Juli 2023, sejumlah pemberitaan juga memuat pernyataan Steering Committee terkait pengangkatan Ade Mulyana sebagai Plt Ketua Umum IWO.
Alasan yang dikemukakan saat itu berkaitan dengan dinilai belum adanya progres PP IWO Transisi dalam menjalankan amanah untuk melanjutkan Mubes.
Rangkaian tersebut memperlihatkan betapa panjang dan kompleksnya dinamika IWO pasca-Mubes II Tangerang.
Bukan Sekadar Perebutan Jabatan
Jika seluruh rangkaian peristiwa dirunut, persoalan IWO pasca-Mubes II bukan hanya mengenai siapa yang menjadi ketua umum.
Di baliknya terdapat persoalan lebih besar: siapa pemegang mandat, bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana keputusan organisasi dibuat, dan siapa yang berhak menentukan arah organisasi ketika forum musyawarah mengalami deadlock.
Kronologi Steering Committee tertanggal 1 Juli 2023 menjadi salah satu dokumen penting untuk membaca versi pihak yang terlibat langsung dalam dinamika tersebut.
Namun, berbagai tudingan dan penilaian dalam dokumen tersebut tetap merupakan versi dan posisi Steering Committee, bukan dengan sendirinya merupakan putusan hukum atau kebenaran final mengenai seluruh persoalan.
Pada akhirnya, perjalanan dari Mubes II Tangerang hingga MUBESLUB Palembang menjadi catatan penting bagi IWO.
Sebab, sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan pemimpin, tetapi juga kepastian aturan, mekanisme musyawarah yang jelas, transparansi, serta penghormatan terhadap mandat organisasi.
Dari Tangerang yang deadlock, polemik mandat, tarik-menarik kewenangan hingga MUBESLUB Palembang—kisruh IWO menyimpan sejarah panjang yang hingga kini menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi wartawan online tersebut.
(Red)
0 Komentar