SOPPENG | Viralnews84.com — jumat 11/9/2026. Kebijakan pemerintah dalam menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol) mulai memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Bukan karena masyarakat menolak pemberantasan judi online. Justru sebaliknya, judi online memang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.
Namun, ada satu pertanyaan yang semakin keras terdengar dari masyarakat: Kalau yang menjadi musuh adalah judi online, mengapa penerima bansos yang lebih dulu merasakan akibatnya?
Sejumlah masyarakat mengaku bantuan yang selama ini mereka terima tiba-tiba tidak lagi cair setelah namanya terdeteksi berkaitan dengan transaksi judi online.
Persoalannya, kata terindikasi tentu berbeda dengan terbukti.
Di sinilah pemerintah dituntut tidak hanya mengandalkan sistem dan angka dalam database. Sebab, di balik satu nama penerima bansos terdapat keluarga yang mungkin menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari bantuan tersebut.
Kalau memang terbukti menggunakan bantuan untuk berjudi, tentu harus ada tindakan sesuai aturan.
Tetapi bagaimana jika transaksi tersebut bukan dilakukan oleh penerima bansos?
Bagaimana jika rekening digunakan anggota keluarga?
Bagaimana jika rekening dipinjam orang lain?
Bagaimana jika identitas atau rekening penerima disalahgunakan?
Dan yang paling penting, bagaimana jika sistem pendataan keliru?
Jangan sampai sebuah sistem yang dibuat untuk meningkatkan ketepatan sasaran justru membuat masyarakat miskin menjadi korban kesalahan data.
JUDOL DIBLOKIR, RAKYAT JANGAN IKUT DIKORBANKAN
Pemerintah tentu memiliki kewajiban memberantas judi online.
Tetapi pemberantasan itu semestinya tidak berhenti pada masyarakat yang terdeteksi melakukan transaksi.
Platform judi online harus diburu. Jaringan pengelolanya harus ditindak. Rekening penampung harus ditelusuri. Promotor dan afiliator harus diberantas. Aliran uang harus diputus.
Jangan sampai masyarakat kecil begitu mudah ditemukan oleh sistem, sementara jaringan besar di belakang bisnis judi online justru seperti bermain petak umpet dengan aparat.
Kalau negara mampu mendeteksi transaksi masyarakat sampai masuk ke dalam sistem bansos, maka publik tentu pantas bertanya:
Seberapa kuat pula negara mendeteksi bandar, operator, rekening penampung dan jaringan besar judi online?
Pertanyaan ini bukan tuduhan.
Ini adalah pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban pemerintah.
SALAH SATU WARGA PATTOJO MENGAKU DESIL 2 NAIK MENJADI DESIL 5
Persoalan lain yang tak kalah mengundang tanda tanya adalah perubahan status kesejahteraan penerima bantuan.
Salah seorang warga Desa Pattojo Berinisial S. (40) mengaku status desilnya yang sebelumnya berada pada desil 2 berubah menjadi desil 5.
Menurut pengakuan warga tersebut, perubahan itu menjadi pertanyaan karena tidak ada perubahan berarti dalam kondisi perekonomiannya.
Rumah masih sama.
Pekerjaan masih sama.
Penghasilan menurut pengakuannya juga tidak mengalami peningkatan signifikan.
Namun, status desil dalam sistem berubah.
Lalu apa yang menjadi dasar perubahan tersebut?
Apakah terdapat pembaruan data kependudukan?
Apakah ada perubahan indikator ekonomi yang tercatat dalam sistem?
Ataukah terdapat perbedaan data antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data yang digunakan dalam pemeringkatan?
Inilah yang perlu dijelaskan pemerintah secara terbuka.
Pernyataan warga tersebut tentu perlu diverifikasi melalui data resmi. Namun, jika kasus serupa terjadi pada banyak masyarakat, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan individual.
Sebab perubahan desil dapat berdampak langsung terhadap kelayakan seseorang menerima program bantuan sosial.
Masyarakat berhak mengetahui mengapa status mereka berubah, Sebab jangan sampai masyarakat miskin hanya disuruh percaya pada kalimat:
"Itu berdasarkan data." Data memang penting. Tetapi data juga harus bisa dipertanggungjawabkan.
Pemerintah sedang membangun sistem pendataan yang semakin digital dan terintegrasi, Itu langkah yang baik.
Namun teknologi seharusnya menjadi alat untuk membantu masyarakat mendapatkan haknya secara tepat, bukan menjadi tembok yang membuat rakyat kesulitan memperjuangkan haknya ketika data ternyata bermasalah.
Masyarakat yang kehilangan bansos membutuhkan mekanisme yang jelas.
Bukan hanya pemberitahuan.
Bukan hanya status berubah.
Bukan hanya bantuan tiba-tiba tidak masuk.
Mereka membutuhkan jawaban:
Apa kesalahannya?
Data apa yang digunakan?
Transaksi apa yang menjadi dasar penandaan?
Siapa yang melakukan transaksi?
Dan bagaimana cara masyarakat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan judi online?
Kalau pemerintah benar-benar yakin sistemnya akurat, maka seharusnya pemerintah juga berani membuka mekanisme koreksi dan klarifikasi yang cepat, mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit.
PEMERINTAH JANGAN HANYA TEGAS KEPADA RAKYAT KECIL
Pemberantasan judi online harus tegas.
Tetapi ketegasan negara harus berlaku dari bawah sampai atas.
Jangan hanya masyarakat penerima bansos yang diperiksa.
Jangan hanya rekening rakyat yang dipantau.
Jangan hanya bantuan rakyat yang dihentikan.
Ke mana uang judi online mengalir juga harus dibongkar.
Siapa yang mengoperasikan platform?
Siapa yang menerima keuntungan?
Siapa yang mempromosikan?
Siapa yang menyediakan rekening?
Siapa yang mengendalikan jaringan?
Dan mengapa judi online masih begitu mudah ditemukan jika pemberantasannya sudah dilakukan bertahun-tahun?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya dijawab pemerintah secara terbuka kepada masyarakat.
Pemerintah harus ingat bahwa penerima bansos bukan sekadar nomor identitas dalam database.
Mereka adalah manusia.
Ada ibu yang membutuhkan uang untuk membeli beras.
Ada anak yang membutuhkan biaya sekolah.
Ada keluarga yang bertahan hidup dari bantuan pemerintah.
Karena itu, jangan sampai satu kesalahan sistem membuat satu keluarga kehilangan sumber penghidupannya.
Masyarakat tidak meminta pemerintah membiarkan judi online.
Masyarakat justru meminta pemerintah lebih keras kepada bandar dan jaringan judol, sekaligus lebih adil kepada rakyat yang terkena dampak sistem pendataan.
Sebab kalau benar negara ingin membersihkan judi online, maka yang harus diburu adalah sumber dan jaringannya, bukan sekadar memutus bantuan kepada rakyat miskin yang baru berstatus terindikasi.
Begitu pula dengan perubahan desil.
Ketika seorang warga mengaku statusnya berubah dari desil 2 menjadi desil 5, sementara kondisi ekonominya menurut pengakuannya tidak mengalami perubahan, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat.
Jangan sampai rakyat miskin tiba-tiba dianggap lebih sejahtera hanya karena angka di layar berubah.
Sebab kemiskinan tidak hilang hanya karena status desil diganti.
Penulis: Masryadi haya
0 Komentar