Diguyur Dana Ratusan Juta, Pelayanan Puskesmas Polinggona Tetap Buruk: Negara Seolah Absen di Ruang Tunggu Pasien

Foto animasi

KOLAKA SULTRA-Viralnews84.com Buruknya pelayanan di Puskesmas kecamatan Polinggona kabupaten kolaka, bukan lagi sekadar keluhan biasa, melainkan telah menjelma menjadi persoalan serius yang memalukan wajah pelayanan kesehatan negara.

Sepanjang tahun 2025 hingga memasuki awal 2026, puskesmas ini terus menjadi sasaran kritik dan kemarahan publik.

Fakta di lapangan bertolak belakang dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan pemerintah. Dana ratusan juta rupiah digelontorkan setiap tahun, namun yang diterima masyarakat justru pelayanan lamban, pegawai tidak sigap, dan pasien yang dibiarkan menunggu berjam-jam tanpa kepastian, bahkan tanpa sapaan.

Sejumlah warga menuturkan bahwa sikap sebagian pegawai puskesmas terkesan cuek, arogan, dan tidak berempati, seolah lupa bahwa mereka digaji dari uang rakyat.

“Kami datang sebagai pasien, bukan pengemis. Tapi diperlakukan seakan mengganggu. Menunggu lama, tidak diperhatikan, petugasnya seperti tidak peduli,” ungkap seorang warga di depan awak media, rabu /21/2026.


Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar dan mencurigakan, Apakah anggaran kesehatan hanya habis di laporan administrasi, sementara pelayanan nyata dibiarkan membusuk?


Keluhan yang terus berulang mengindikasikan adanya pembiaran sistematis. Jika pelayanan buruk terjadi sekali, itu bisa dimaklumi. Namun jika terjadi bertahun-tahun, maka patut diduga ada kegagalan manajemen, lemahnya pengawasan, atau ketidakseriusan pimpinan.

Masyarakat kini secara terbuka menuntut Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka untuk turun tangan secara tegas, bukan sekadar memberi teguran formalitas. Evaluasi menyeluruh diminta segera dilakukan, termasuk:

Audit kinerja pegawai puskesmas polinggona

Penertiban disiplin jam dan etika pelayanan

Transparansi penggunaan anggaran

Pemberian sanksi tegas bagi oknum yang lalai.


Publik menilai, jika pemerintah daerah terus membiarkan kondisi ini, maka pemerintah patut dianggap gagal menjalankan mandat konstitusi dalam menjamin hak kesehatan rakyat.

Puskesmas seharusnya menjadi tempat penyelamat nyawa, bukan ruang tunggu penderitaan. Negara tidak boleh hanya hadir lewat anggaran, tetapi wajib hadir melalui pelayanan yang manusiawi, cepat, dan bermartabat.

Jika jeritan masyarakat ini kembali diabaikan, maka wajar bila publik menduga: yang sakit bukan hanya pasien, tetapi juga sistem pelayanan kesehatan itu sendiri.


Penulis: Masryadi haya

Sumber: Uddink Tim VN Kolaka

0 Komentar

Posting Komentar